PILKADA & DEMOKRASI KAPITALIS

Pemilihan Umum secara langsung telah digelar beberapa kali di Indonesia. Namun kualitas proses belum menunjukkkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Menjelang Pemilihan Kepala Daerah di Propinsi Sulawesi Utara sekaligus dengan beberapa Kabupaten dan Kota yang ada. Yang hanya tinggal dua bulan lagi, tentu tak banyak yang bisa dilakukan dengan kondisi tersebut.

Dalam waktu yang sisa seperti ini, salah satu yang bisa dilakukan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih. Dimana secara teoritis, semakin tinggi angka partisipasi pemilih, maka akan semakin memperkuat legitimasi pemerintahan.

Namun demoralisasi politik yang di lakukan oleh sebagian politikus memunculkan gelombang pesimisme di kalangan rakyat pemilih. Demoralisasi politik ini antara lain di tandai dengan politik uang, yang dianggap sebagai jalan pragmatis untuk menggapai kemenangan sehingga terbentuk Demokrasi Kapitalis.

Para calon kepala daerah tersebut terperangkap dalam akar ideologi kapitalisme, yang turut melekat dalam demokrasi itu sendiri. Dimana kaum kapital yang menguasai modal berusaha mempengaruhi dan membeli para calon kepala daerah. Dan hampir semua calon kepala daerah tersebut, akhirnya berhubungan dengan kaum kapital yang menguasai modal. Sehingga terciptalah simbiosis mutualisme antara penguasa dan pengusaha. Kemudian dampaknya setelah calon kepala daerah itu berkuasa, maka kekuasaannya itu turut juga menjadi bagian dari para pemilik modal.

Sedangkan untuk para pemilih, memang sengaja dikondisikan untuk pragmatis. Ini semua diakibatkan tidak berjalannya konsolidasi di dalam tubuh partai politik maupun kendaraan politik para calon kepala daerah. Parpol dan kendaraan politik ini tidak mampu memberikan contoh dan praktik politik yang mendidik. Sehingga pragmatisme tersebut sepertinya sudah menjadi jebakan massal. Tapi juga “money politics” bagaikan hantu yang ditunggu. Dan ini sebenarnya ditakuti oleh kontestan, tapi ditunggu kehadirannya oleh pemilih pragmatis. Kalau pemilih cerdas mereka memilih dengan harapan. Tapi pemilih pragmatis, memilih tanpa harapan karena sudah ditukar dengan uang. Semakin kita mentolerir “money politics” , maka akan semakin bangkrutlah demokrasi ini.

Bagi calon kepala daerah serta masyarakat pemilih yang memiliki kesadaran kritis, sudah seharusnya mencegah praktik kotor tersebut. Namun mereka pun tidak punya keyakinan bahwa pelaporan itu sebagai langkah positif untuk menunjukkkan bahwa “money politics” itu salah. Sebab buat apa melapor, karena tidak akan dapat apa-apa. Tim sukses lawan pun tidak akan melapor karena merasa ikut melakukan juga. Bahkan politik uang juga sering sengaja dilakukan untuk menjebak lawan politiknya.Ini yang dinamakan Lingkaran Setan.

Jika rakyat membiarkan politik uang ini berlangsung, dan bahkan mereka juga menjadi bagian dari praktek pragmatis tersebut, maka janganlah kita menyesal. Karena tentunya ketika calon kepala daerah yang terpilih nanti, pada saat menjalankan pemerintahan lima tahun berikutnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sebab semua aktivitas daerah yang bersentuhan dengan hajat orang banyak akan turut dikendalikan oleh segelintir orang dan sekelompok kepentingan,

Presiden RI sendiri mengakui hal tersebut seperti yang dikatakannya pada Forum ke-6 World Movement for Democracy di Jakarta pada Bulan April 2010 lalu.” Tantangan terbesar demokrasi sekarang ini adalah politik uang. Ini menjadi masalah banyak negara. Demokrasi seperti itu pada akhirnya hanya melahirkan demokrasi artifisial (semu) dan mengurangi kepercayaan dan dukungan politik”, kata presiden.

Tentunya sekarang pilihan ada pada kita semua. Apakah kita ingin demokrasi dan kesejahteraan itu akan terwujud saat ini? Ataukah kita akan menunggu lagi 5 tahun ke depan....Sebab hidup adalah pilihan. Untuk itu segeralah tentukan pilihanmu atau pilihan akan menentukan hidupmu.